Awas, 330 WNI Berpeluang Jadi Teroris

0
69

 

Beberapa Upaya BNPT Bentengi Indonesia dari Ancaman ISIS
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeteksi adanya potensi masyarakat menjadi teroris baru. Setidaknya terdapat 330 warga negara Indonesia (WNI) terdeteksi bisa menjadi anggota Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS).
Informasi tersebut disampaikan Ketua BNPT Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman Nasution dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Sedianya rapat ini membahas penggunaan anggaran BNPT pada 2015, dan pagu anggaran BNPT serta penambahannya pada 2016. Namun Komisi III malah bertanya kepada Saud soal penanganan terorisme yang dilakukan BNPT.
Menjawab pertanyaan Komisi III, Saud mengawalinya dengan mengatakan, BNPT telah melakukan pencegah ancaman terorisme berupa kontra ideologi, kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra radikal. Pencegahan itu dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan dialog bersama berbagai lembaga terkait.
BNPT sebagai badan koordinator dalam pencegahan terorisme juga menyiapkan prosedur pencegahan terorisme. Seperti standar operasional pengawasan daerah perbatasan, perlindungan objek vital dan lingkungan strategis, serta melakukan program deradikalisasi baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakat (Lapas).
Terkait standar operasi pengawasan daerah perbatasan oleh BNPT, dilatarbelakangi adanya deportasi besar-besaran WNI dari Malaysia. BNPT mengantisipasi WNI yang baru pulang dari luar negeri, dengan dalih tenaga kerja ilegal.
“Karena kami menduga sebagian WNI itu merupakan anggota jaringan terorisme yang sengaja memanfaatkan jalur TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia. Nantinya (mereka) membuat teror di sini,” jelasnya.
Selain itu, dalam penanganan dan penanggulangan terorisme BNPT telah melakukan lima langkah. Yakni  pencegahan, penindakan, perlindungan, deradikalisasi, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.
Sementara mengenai penugasan intelijen dan dalam rangka sinergi intelijen antipropaganda, BNPT memberikan data-data kepada pihak-pihak terkait. Data tersebut diberikan kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Saat menyampaikan penanganan dan pencegahan terorisme itulah, Saud mengungkap jumlah potensi WNI menjadi teroris baru. “Dalam lapas kita punya kegiatan terhadap teroris dan juga kepada yang potensi menjadi teroris, yaitu di luar lapas. Ada yang potensial menjadi teroris, keluarga (dari terduga teroris) kemudian juga anak-anaknya, pendukungnya, dan simpatisannya. Kami data ada sekitar 330 orang,” kata Saud di hadapan anggota Komisi III.
Data 330 orang itu, ucap Saud, sudah disampaikan ke masing-masing kementerian/lembaga terkait agar bisa mengarahkan secara simultan dan bersinergi. “Dalam rangka untuk mengubah mindset mereka (330 orang tersebut),” ucapnya.
Berikutnya ada 220 teroris (terduga dan terpidana) di 18 lapas di 10 provinsi yang disampaikan ke pengamat fungsi intelijen. Sebanyak 220 teroris itu harus diawasi dan diambil langkah-langkah agar bisa kembali ke pangkuan NKRI.
“Umar Patek di lapas Porong dan lima teroris asal Ambon sudah menyatakan masuk ke NKRI. Umar Patek sudah menyatakan pada 23 Mei lalu (2015). Baik TNI, Polri, intelijen maupun BAIS kita mengarahkan mereka agar bagaimana memonitor 220 orang yang di dalam lapas ini,” ujarnya.
Data berikutnya, ada sekitar 680 orang mantan teroris yang sudah menjalani hukuman dan berada di luar penjara. “Dimonitor apakah dia (mantan terpidana teroris) di luar masih beraktivitas (radikal), ataupun sudah lebih baik. Mereka (pengembang fungsi intelijen) bisa berupaya agar bagaimana mereka (mantan terpidana teroris) bisa jadi warga negara yang baik,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here